ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA & PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
- Rp 0
- Perkembangan pesat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah membawa kemajuan signifikan di berbagai sektor. Namun, kemajuan ini juga memunculkan isu-isu hukum dan etika yang kompleks, terutama dalam ranah hak cipta dan perlindungan data pribadi. Jurnal ini mengeksplorasi persimpangan antara AI, hukum hak cipta, dan privasi data, menganalisis bagaimana kerangka hukum saat ini menangani tantangan yang ditimbulkan oleh konten yang dihasilkan oleh…
- Add to cart
MENANGGAPI KETIDAKPATUHAN: TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ISRAEL TERHADAP PROVISIONAL MEASURES INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
- Rp 0
- Konflik Israel-Palestina kembali memanas sejak Oktober 2023, dengan serangan Israel ke Gaza menyebabkan lebih dari 33.000 kematian dan dianggap berpotensi sebagai tindakan genosida. Afrika Selatan mengajukan permohonan ke International Court of Justice, yang kemudian mengeluarkan tindakan sementara (provisional measures) memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
- Add to cart
PENTINGNYA VIDEO UNBOXING DALAM PENGAJUAN REFUND DI E- COMMERCE BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Rp 0
- Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pergeseran transaksi jual beli dari konvensional ke platform e-commerce, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, dalam transaksi online, konsumen tidak dapat melihat kondisi produk secara langsung, sehingga sering kali terjadi ketidakcocokan produk yang berpotensi menimbulkan sengketa.
- Add to cart
PERUBAHAN ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN SUATU PERSEROAN TERBATAS
- Rp 0
- Terbatas (PT). Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), jika suatu PT ingin berpindah tempat kedudukan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah anggaran dasar yang disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Add to cart
URGENSI PENGESAHAN RUU PPRT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA
- Rp 0
- Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1), yang menjamin perlakuan dan kompensasi yang adil bagi semua pekerja. Meskipun demikian, pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia sebagian besar tidak terlindungi di bawah undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang menjadi…
- Add to cart
