Dalam dunia profesional hukum, pemahaman terhadap hukum saja tidaklah cukup. Seorang praktisi hukum harus juga menjunjung tinggi etika profesi. Hukum dan etika adalah dua elemen yang berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Tanpa keduanya, praktik hukum akan kehilangan arah dan kehilangan tujuan utamanya untuk menegakkan keadilan.
Secara umum, hukum merupakan sistem norma atau aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh institusi resmi negara. Hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam praktiknya, hukum memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana suatu perkara harus ditangani, bagaimana prosedur beracara di pengadilan, serta bagaimana seorang profesional hukum menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, tidak semua tindakan yang tidak diatur oleh hukum tertulis berarti etis. Di sinilah etika berperan. Etika profesi hukum merujuk pada nilai-nilai moral yang harus diimplementasikan oleh setiap individu yang berprofesi di bidang hukum. Nilai-nilai ini tidak hanya bersumber dari aturan tertulis dalam kode etik, melainkan juga dari kesadaran profesional dan tanggung jawab sosial. Etika mengatur bagaimana seorang pengacara, jaksa, atau hakim seharusnya bersikap dalam menghadapi dilema yang tidak selalu bisa dijawab hanya dengan hukum positif.
Misalnya, dalam membela seorang klien, pengacara memiliki hak imunitas dan kebebasan dalam menyampaikan pembelaan. Namun kebebasan ini tidak bisa digunakan untuk menyebarkan kebohongan atau menyesatkan hakim. Seorang pengacara tetap harus menjunjung tinggi prinsip integritas, kejujuran, dan profesionalitas. Pengacara yang mengarahkan saksi untuk berbohong, meskipun tidak ada hukum yang secara langsung menyebutkan skenario tersebut, tetap dianggap melanggar etika. Dilema lain juga terjadi pada hakim yang harus menjatuhkan vonis sesuai undang-undang, padahal ia merasa bahwa hukum yang berlaku tidak adil dalam konteks kasus tersebut. Meski secara pribadi hakim tidak sepakat, secara profesional ia tetap harus tunduk pada hukum positif.
Hal seperti ini menunjukkan bahwa dalam bidang hukum, ketaatan pada aturan tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan atau etika profesi. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum untuk memiliki integritas tinggi, serta kemampuan refleksi etis untuk menyeimbangkan tuntutan hukum dengan nilai-nilai moral dan keadilan.
Kode etik profesi hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan. Misalnya untuk profesi Advokat terikat pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang mengatur sikap dan perilaku mereka dalam menangani perkara. Demikian pula dengan hakim yang harus tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta jaksa dengan kode etik internal yang dijaga oleh Komisi Kejaksaan. Semua aturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan atau kewenangan hukum tidak disalahgunakan.
Pelanggaran terhadap kode etik bisa berakibat serius, meskipun secara hukum tidak selalu bisa dijerat pidana. Misalnya, seorang notaris yang memalsukan isi akta bisa diberhentikan oleh Majelis Pengawas meskipun belum tentu dipidana jika tidak memenuhi unsur tindak pidana dan tidak terbukti di pengadilan.
Di tengah tantangan modern, integritas dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang harus dimiliki setiap praktisi hukum. Tantangan seperti intervensi politik, tekanan media, hingga potensi suap dan korupsi menjadi ujian berat bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum. Oleh karena itu, pembentukan karakter dan pemahaman etika harus dimulai sejak dini, bahkan sejak seseorang berada di bangku pendidikan hukum.
Etika tidak hanya dipelajari sebagai teori, melainkan harus menjadi kebiasaan dan bagian dari budaya hukum. Lembaga pendidikan hukum harus menanamkan nilai-nilai ini melalui simulasi kasus, debat etis, serta pembinaan karakter. Selain itu, organisasi profesi juga harus aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai profesi.
Kesimpulan
Praktik hukum yang baik bukan hanya yang taat terhadap aturan hukum positif, tetapi juga yang menjunjung tinggi etika profesi. Hukum tanpa etika bisa menjadi alat kekuasaan yang kejam, sementara etika tanpa dukungan hukum bisa kehilangan kekuatan dan kepastian. Keseimbangan antara keduanya akan menghasilkan sistem hukum yang adil, manusiawi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.
